Lahan Wisma Atlet Sengketa, Warga Ancam Lakukan Aksi Saat SEA Games

Palembang - Menjelang pelaksanaan SEA Games XXVI yang akan dibuka di Palembang pada 11 November 2011, ternyata masih menyisakan banyak persoalan. Tidak hanya pembangunan venue dan fasilitas lainnya yang hingga kini tak kunjung usai.

Persoalan lahan yang digunakan sebagai tempat pembangunan Wisma Atlet juga menjadi masalah. Warga yang lahannya digunakan sebagai tempat membangun Wisma Atlet merasa belum menerima ganti rugi.

“Kita mengharapkan sebelum pelaksanaan SEA Games, tanah kami sudah diganti. Kalau belum juga diganti, kami akan melakukan aksi besar-besaran saat pembukaan SEA Games XXVI,” ujar anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Sumsel, Aminuddin yang mendampingi warga, kepada wartawan di Palembang, Sabtu (22/10/2011).

Menurut Aminuddin, warga yang merasa dirugikan telah sejak seminggu lalu melayangkan somasi kepada tiap negara peserta SEA Games. Dalam somasi itu mereka meminta kepada para anggota kontingen SEA Games untuk tidak menginap di Wisma Atlet sebelum permasalahan mengenai ganti rugi tersebut bisa diselesaikan.

“Intinya dalam surat somasi kami, jangan menginap di Wisma Atlet sebelum persoalan ganti rugi tanah dipenuhi,” jelas Aminuddin.

Menurutnya, meski berencana untuk melakukan aksi pada perehelatan olahraga terakbar se-Asia Tenggara itu, tidak ada niatan mereka untuk memepermalukan bangsa. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengingatkan pemerintah Indonesia, tentang masih banyak rakyat yang hidup miskin.

“Kita cinta Indonesia, tapi jangan sampai yang banyak berkorban itu rakyatnya. Rakyat Indonesia sudah hidup miskin. Kita mempersoalkan ini jauh sebelum adanya rencana SEA Games XXVI di tempat kita ini,” terangnya.

Menanggapi ancaman aksi ini, sejumlah warga Palembang berharap hal ini tidak sungguh-sungguh terjadi. Karena hal ini tentu akan merugikan bangsa Indonesia dan khususnya warga Sumatera Selatan sendiri.

"Rasanya tidak baik hal itu dilakukan. Jangan permalukan nama Indonesia dan Sumsel. Pemerintah Sumsel dengan masyarakat pengklaim lahan itu melakukan perundingan. Mencari jalan keluar," ujar warga Seberang Ulu II Palembang, Sarimin, saat dimintai tanggapan mengenai hal ini.